Musik Bergerak Lawan Genosida: Dari Glastonbury ke Jakarta, Solidaritas untuk Gaza

Saat perang Israel–Palestina kembali menelan ribuan korban pada Oktober 2023, dunia musik mengambil sikap. Dari Artists4Ceasefire hingga No Music for Genocide, ratusan musisi dunia menyuarakan satu pesan: tidak ada musik untuk genosida.

Oleh: JUNIOR EKA PUTRO

Ada saat-saat ketika musik nggak bisa lagi cuma jadi latar. Ada momen di mana suara gitar, beat elektronik, atau alunan vokal yang biasanya mengiringi perjalanan kerja dan nongkrong kafe, berubah menjadi teriakan moral.

Oktober 2023 adalah salah satunya. Saat serangan Israel ke Gaza menghancurkan ribuan rumah dan ribuan nyawa, dunia musik merespons. Bukan dengan diam, bukan dengan sekadar “prayers” di Twitter, tapi dengan seruan yang tegas: hentikan perang, hentikan genosida.

Di lini masa media sosial, kita melihat hal-hal yang jarang terjadi: ratusan musisi lintas genre, dari bintang pop sampai band indie, menandatangani Artists4Ceasefire. Sebuah surat terbuka yang singkat tapi jelas: gencatan senjata sekarang juga.

Beberapa hari kemudian, komunitas artis LGBTQ+ menambahkan pernyataan lebih keras: mereka berjanji tidak akan tampil di Israel sampai ada keadilan bagi Palestina. Tiba-tiba, musik yang biasanya dikurung algoritma playlist, menemukan kembali fungsi politisnya.

Kita seperti dibawa mundur ke tahun 80-an, ke masa Sun City, ketika musisi dunia bersepakat tidak akan manggung di Afrika Selatan demi menekan rezim apartheid. Sejarah itu kini bergema lagi. Bedanya, kali ini bukan hanya soal panggung. Ini juga soal platform digital, soal katalog musik di era streaming, soal bagaimana sebuah lagu bisa dipakai (atau ditolak) sebagai alat legitimasi politik.

Awalnya, banyak yang menganggap surat terbuka itu hanya simbol. Bukankah kita sudah terbiasa dengan artis bikin “statement” lalu kembali tur seperti biasa? Tapi 2024 membuktikan bahwa musik tidak berhenti di tanda tangan. Ia naik ke panggung, ke festival besar, ke televisi publik, dan ke ruang yang paling terang.

Di Inggris, Glastonbury menjadi saksi. Beberapa musisi mengenakan keffiyeh, ada yang mengibarkan bendera Palestina, ada yang menghentikan lagu di tengah untuk menyerukan solidaritas.

Penonton bersorak, juru kamera televisi bingung. BBC, penyiar resmi, memotong beberapa momen itu dari siaran dengan alasan melanggar pedoman netralitas. Tapi kita tahu, zaman sekarang, netralitas itu utopia. Video amatir penonton sudah menyebar lebih cepat dari sensor. Justru pemotongan itu membuat momen protes jadi lebih viral.

Di Italia, Sanremo Music Festival juga tak bisa menghindar. Lagu-lagu bernuansa politik mulai menyusup. Panitia tetap ingin menjaga wajah “festival budaya” yang meriah, tapi penonton tahu ada ketegangan di balik layar. Musik, bahkan yang lahir untuk kontes, tidak bisa lepas dari konteks.

Lalu datang Eurovision 2024. Ajang musik paling kitsch dan spektakuler di Eropa tiba-tiba jadi ruang geopolitik. Israel tetap diizinkan ikut, tapi hanya setelah lirik lagunya direvisi.

Di luar arena, demonstrasi meledak. Para eks-kontestan menandatangani surat terbuka menuntut Israel dikeluarkan. Sementara itu, kamera televisi menyorot senyum palsu di panggung yang ditutupi glitter. Itu adalah kontras paling absurd tahun itu: pop yang penuh kostum mewah berdampingan dengan teriakan “Free Palestine” di jalanan.

Kalau surat terbuka dan aksi panggung adalah tahap awal, maka 2025 adalah fase digital. Fase di mana musik benar-benar mengambil keputusan keras: tarik katalog, stop distribusi, dan hengkang dari platform.

Langkah itu dipelopori oleh Massive Attack. Band trip-hop dari Bristol yang sejak lama dikenal politis ini mengumumkan kalau mereka menarik musik mereka dari Spotify. Alasannya? Bukan sekadar soal royalti atau kualitas audio. Tapi karena Daniel Ek, CEO Spotify, berinvestasi ratusan juta dolar ke Helsing, perusahaan AI pertahanan yang produknya dipakai militer Israel.

Dalam pernyataan mereka, Massive Attack berkata: “The economic burden that has long been placed on artists is now compounded by a moral & ethical burden, whereby the hard-earned money of fans & the creative endeavours of musicians ultimately funds lethal, dystopian technologies.”

Band ini  nggak sekadar protes. Mereka juga mendesak label besar seperti Universal Music untuk ikut menarik katalog mereka dari semua platform di Israel. Ini bukan sekadar “statement” di Twitter. Ini adalah boikot nyata.

Publik pun merespons. Tagar #CancelSpotify menggema. Ribuan pengguna berlomba-lomba memamerkan screenshot pembatalan langganan premium. Untuk pertama kalinya, banyak orang merasa bahwa tombol “unsubscribe” adalah aksi politik, bukan semata urusan dompet.

Tak lama setelah itu, lahirlah gerakan No Music For Genocide. Sebuah koalisi global berisi lebih dari 400 artis dan label independen. Mereka menyerukan satu hal: blokir musik kita di Israel. Caranya dengan geoblocking. Lagu tetap tersedia di Jakarta, New York, atau Tokyo, tapi tidak bisa diputar di Tel Aviv.

Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa simbolik. Maklum, Israel bukan pasar besar Spotify. Tapi simbol inilah yang penting. Bayangkan anak muda Israel yang tiba-tiba tak bisa menemukan lagu-lagu band besar di katalog mereka. Itu bukan sekadar glitch. Itu pesan: dunia nggak netral terhadap perang ini.

Björk adalah salah satu nama yang ikut menentang genosida. Penyanyi Islandia yang sejak lama dikenal nggak pernah nyaman dengan hal-hal yang mainstream  kembali bikin keputusan berani. Nggak pakai banyak bicara, katalognya tak lagi tersedia di Israel.

Band punk-rap Irlandia, Kneecap, bahkan lebih vokal. Di panggung Coachella 2025, mereka menampilkan tulisan besar: “Israel is committing genocide” dan “Free Palestine”. Aksi mereka disambut sorak penonton, bersamaan dengan badai  kritik keras dari sebagian media Amerika.

Dari Australia, rapper Mudrat memanfaatkan panggung Bars of Steel di stasiun radio ABC untuk menuding langsung liputan media sebagai bias pro-Israel. Ia mengenakan keffiyeh, meludahkan lirik tentang Gaza, dan membuat pihak penyiar terpojok.

Aksi itu viral dan menegaskan bahwa perlawanan bisa datang dari mana saja, bahkan dari sudut yang jauh dari pusat konflik.

Tentu nggak semua sepakat. Ada pihak yang menuduh boikot budaya sebagai bentuk diskriminasi. Beberapa aktor Hollywood bahkan merilis surat terbuka menolak ide boikot film Israel, dengan alasan seni seharusnya jadi ruang dialog, bukan sanksi.

Industri musik pun tidak bulat. Ada artis yang memilih diam, ada label yang menolak memproses geoblocking karena takut dampak bisnis.

Tapi sejarah membuktikan: musik yang memilih berdiri di sisi tertindas biasanya akhirnya dianggap benar. Dulu, di awal, Sun City juga diejek sebagai langkah kecil yang nggak berarti. Kini, proyek itu dikenang sebagai salah satu anthem paling penting melawan apartheid.

Bagaimana dengan Indonesia?

Gaung solidaritas itu sampai juga ke Indonesia. Kita mungkin jauh dari Gaza, tapi panggung-panggung musik di sini ikut jadi ruang gema. Di Prambanan Jazz Festival 2025, penyanyi Korea-Amerika Jae Park alias EaJ menutup set-nya dengan lantang meneriakkan “Free Palestine” yang disambut sorak-sorai ribuan penonton di BRImo Stage. Videonya viral, dan jadi bahan obrolan di media sosial berhari-hari dan menjadikan konser jazz menjadi sebuah  mimbar solidaritas.

Beberapa musisi lokal juga nggak tinggal diam. Reality Club memilih mundur dari festival SXSW 2024 sebagai pernyataan sikap, sementara The Adams dan sejumlah band independen tampil di konser amal yang hasilnya disalurkan untuk Gaza. Ada pula panggung bertajuk Jazz in Unity di Jakarta, yang secara terbuka menyebut kebebasan Palestina “tak bisa dinegosiasikan”.

Dukungan itu memang nggak sebesar aksi kolektif seperti No Music for Genocide di Eropa atau Amerika. Tapi suara-suara ini menunjukkan bahwa musisi Indonesia dan penonton mereka sadar: isu Palestina bukan hanya headline internasional, tapi juga sesuatu yang bisa masuk ke panggung lokal.

Dari festival jazz sampai gigs indie, dari konser internasional sampai acara amal, musik Indonesia pun ikut berkata: Gaza tidak sendiri. Kita semua berdiri di belakang korban.

Memang, musik nggak bisa menghentikan roket. Musik juga nggak serta-merta bisa membuka perbatasan Rafah atau menghentikan jet tempur. Tapi musik bisa melakukan sesuatu yang berbeda: membuat orang peduli.

Musik bisa mengubah angka korban jadi wajah, mengubah berita dingin jadi penuh emosi, dan mengubah perang jadi solidaritas.

Seperti dulu ketika apartheid runtuh, bukan hanya karena sanksi ekonomi tapi juga karena musisi dunia menolak diam, Gaza hari ini mungkin akan dikenang sebagai Sun City untuk generasi kita.

Dan pesannya sudah terdengar jelas: Nggak ada musik untuk genosida.